Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah akses informasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Upaya tersebut terlihat dari bagaimana pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi yang nantinya akan mendukung keterpaduan layanan satu dan lainnya.
Namun, untuk mencapai keterpaduan layanan digital tersebut, terdapat berbagai tantangan. Untuk mengetahui hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mencoba membuka gerbang diskusi terpumpun bersama Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak yang memiliki layanan digital untuk program-programnya. Diskusi berlangsung belum lama ini di Ruang Equator Library Café Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun narasumber Diskusi Kelompok Terpumpun atas Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital (SPBE, SDI dan PDN) Tahun 2024 tersebut adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak Sri Sujiarti, dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendataan Data Disdukcapil Kota Pontianak Yopie Indra Pribadi, dengan dipandu oleh Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Mujiyanto sebagai moderator.
Ketidaksesuaian data yang tersaji di layanan masing-masing OPD seperti di dinas sosial menjadi pembahasan pembuka diskusi setelah masing-masing narasumber memaparkan layanan digitalnya, baik pusat maupun daerah.
Discussion about this post