Demi mewujudkan transformasi kesehatan yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat secara inklusif, hasil pengawasan yang dilakukan BPKP harus dapat digenjot tindak lanjutnya oleh semua pihak yang terlibat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap pada laporan penyelenggaraan kegiatan Focus Group Discussion Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Tema Kesehatan Tahun 2023 dan 2024 dan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Rencana Aksi Transformasi Kesehatan pada Kamis, 25 Juli 2024 di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Singkawang.
Guna mendorong hal itu dapat segera diwujudkan, percepatan harus dilakukan bersamaan dengan komitmen dari para Kepala Daerah, yaitu berupa rencana aksi. Hal ini agar rekomendasi tidak hanya menjadi wacana.
Pada laporan tersebut, diungkapkannya, indikator makro kesehatan selama 3 tahun terakhir di Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, tetapi banyak hal yang harus ditindak lanjuti.
Contohnya, kematian ibu dan bayi meningkat sebagai dampak dari cakupan pelayanan ibu hamil dan bersalin yang menurun, angka kesakitan penduduk meningkat, dan angka prevalensi stunting yang meskipun menurun, tetapi masih di atas rata-rata nasional.
“Dari FGD ini, komitmen para Kepala Daerah diharapkan dapat mengakselerasi tindak lanjut rekomendasi strategis hasil pengawasan tema kesehatan,” katanya.
Discussion about this post