Melihat perkembangan dunia, gejolak, dan kebutuhan para politisi yang semakin kompleks, pendekatan masa lalu birokrasi yang defensif sudah tidak tepat lagi. Untuk itu, pemerintah daerah harus menerapkan konsep three lines model, yang mengintegrasikan tata kelola dan manajemen risiko.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap pada Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat, Rabu 12 Juni lalu, di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.
Konsep threes line model, kata Rudy, hadir untuk memerankan pelaku-pelaku kunci, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. “Three lines model digunakan untuk memandu organisasi, khususnya pemerintah daerah, dalam mengambil keputusan, perilaku, tindakan, dan mencapai tujuan pembangunan daerah,” ujar Rudy.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy menyoroti peran-peran kunci di daerah untuk menatakelola dan mengelola risiko guna mencapai tujuan yang diinginkan.
“Bicara pemerintah daerah, saat ini bukan lagi bicara tentang manajemen saja. Tapi bicara tata kelola. di mana terdapat kaum politisi, governing body yang sangat berpengaruh,” tambah Rudy.
Untuk itu, dirinya mengungkapkan, konsep three lines model mengingatkan bahwa politisi itu harus diperhitungkan. Bagaimana memperhitungkannya dengan tepat, itulah yang disebut sebagai integrasi good governance dan risk management.
Dalam three lines model, terdapat tiga lini, lini pertama sebagai risk owner, dalam hal ini para SKPD yang bertanggung jawab pada risiko masing-masing. Kemudian, lini kedua yang pegang kendali adalah Bappeda sebagai leading sector manajemen risiko.
Oleh karena itu, Kepala Bappeda yang memberikan guidance untuk mengelola risiko kepada lini satu sebelum di tangani oleh lini tiga, yaitu auditor internal (inspektorat).
“Untuk itu, ke depannya, yang memimpin penilaian manajemen risiko adalah Kepala Bappeda, bukan lagi Inspektorat, merujuk Perpres 39 tahun 2023, yang juga menunjuk Bappenas di tingkat nasional sebagai leading sector manajemen risiko pembangunan nasional,” tegas Rudy.
Discussion about this post