Selain itu, pada kesempatan itu, Rudy juga menyoroti hubungan governance daerah (seperti manajemen risiko, SPIP, IEPK) dengan performance daerahnya. “Saya mengajak Kepala Bappeda dan Inspektur untuk merefleksikan diri, apa yang masih kurang, dan memperbaikinya,” ajaknya.
Rudy mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan konsep three lines model dengan memerankan governance dan manajemen dengan tepat. Dengan begitu, tujuan pembangunan daerah dapat dicapai dengan baik.
Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, 12-13 Juni 2024 dengan dihadiri oleh peserta yang berasal dari Bappeda dan Inspektorat se-Kalimantan Barat. Hadir pada kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Kayong Utara, Oma Zulfithansyah, Plt. Inspektur Kabupaten Sambas Budiman, serta Kepala Bappeda Kabupaten Kayong Utara, Tasfirani.
Praktik Pengoperasian Aplikasi
Dalam kegiatan tersebut, disuguhkan juga gambaran SPIP Terintegrasi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sigit Sulistyohadi, perolehan IEPK oleh Pengendali Teknis Bidang Investigasi Bakti Ginting, dan pemaparan serta praktik langsung aplikasi penilaian SPIP Terintegrasi oleh Pejabat Fungsional Auditor Bidang Investigasi Muhammad Nafisya.
Kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk pengenalan aplikasi penilaian terbaru yang dikembangkan oleh BPKP.
“Penilaian ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan momen penting untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah mengimplementasikan prinsip-prinsip pengendalian intern secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujar Koordinator Pengawasan Bidang APD Sigit.
Oleh karena itu, Sigit melanjutkan, persiapan yang matang sangat diperlukan agar hasil yang dicapai dapat mencerminkan kondisi riil dan upaya maksimal dari setiap pemerintah daerah.
“BPKP berkomitmen untuk memberikan asistensi dan bimbingan dalam persiapan penilaian ini. Kami berharap asistensi ini dapat membantu pemerintah daerah mempersiapkan dengan baik penilaian yang akan datang,” tutupnya. **
Discussion about this post