Peranan BPKP dalam mengawal akselerasi pembangunan sangatlah besar. BPKP tak sekadar menjadi pengawas atau pengawal kegiatan di pemerintahan, namun juga memberi masukan-masukan positif, agar pemerintahan berjalan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran tetap berjalan memenuhi target.
Menurut Rudi M Harahap, tata kelola yang baik dapat menjadi pengungkit penyelenggaraan pemerintahan yang dapat berhasil, jika program atau kegiatan pemerintah daerah dikelola dengan baik.
Tahun 2024, BPKP juga kembali melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dengan evaluasi tersebut, diharapkan pemerintah daerah bisa mengungkit pembangunan. Pemerintah daerah akan terbantu dengan intervensi yang lebih maksimal, terhadap program-program yang dirancang dari hasil evaluasi tersebut.
“Tujuan evaluasi perencanaan dan penganggaran, adalah membantu penyusunan RPJMD lebih realistis, dengan mempertimbangkan setiap isu strategis dan risiko.
Selain itu, penyusunan RKPD yang dilakukan pemerintah daerah, juga dapat lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, program, dan kegiatan akan terbantu, bisa bekerja kolaboratif serta kinerja lebih terjaga,” kata Rudi.
Dia juga mengingatkan, agar program-program pemerintah daerah, baik yang sedang didesain maupun yang sedang dijalankan, haruslah memperhitungkan risiko-risiko. Buatlah rencana yang berbasis risiko dan tidak sekadar membuat rencana yang copy paste.
Kata Rudy, dalam melembagakan manajemen risiko, setiap lini harus dapat memahami tugasnya masing-masing. Dengan begitu, tidak ada ketimpangan tanggung jawab dalam mengelola risiko.
Dalam penatakelolaan pemerintah daerah, ada tiga lini yang saling menopang satu sama lain. Lini satu merupakan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola risiko masing-masing. Lini dua yang memberikan ekspertis, mendukung, memonitor, dan menchallenge setiap hal-hal terkait risiko. Dan lini tiga adalah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) yang menguji lini satu dan lini dua.
“Lini tiga harus independen dan objektif, sehingga dapat memberikan advice untuk semua hal yang terkait dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran,”imbuhnya.
Jelas tergambar, betapa pentingnya peran BPKP dalam menjaga Indonesia, terutama dalam mencegah kebocoran anggaran negara. Dan itu dijaga dengan melakukan sosialisasi dari rencana program berbasis risiko, sehingga mampu melaksanakan program-program pemerintah, yakni melalui pendekatan sistematis dan terstruktur, untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi pemerintah.
Tak dipungkiri, dalam melakukan tugas pengawasan dan pengawalannya, BPKP juga tak terlepas dari godaan dan rayuan dari oknum-oknum nakal, terutama yang berkaitan dengan proyek pemerintahan. Saat bincang-bincang santai bersama media, Puji Basuki juga mengakui, pernah digoda tawaran-tawaran dari oknum tertentu.
“Itu sudah biasa dalam risiko pekerjaan. Tapi kita semua tetap komitmen untuk menjaga integritas. Sejak melakukan pekerjaan di BPKP, penekanan utama kita adalah menjaga reputasi dan integritas. Alhamdulillah, sampai saat ini semua terjaga dengan baik,” tutur Puji.
Tak hanya itu, BPKP juga pernah dihadapi masalah penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Modus penipuannya adalah via telepon, yang meminta para pejabat daerah mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu guna pembiayaan kegiatan penting Kantor Perwakilan BPKP Kalbar.
“Ya, kita pernah mengalami kasus seperti ini. Untuk itu kita selalu mengimbau masyarakat atau pemerintah daerah terkait, agar tetap mewaspadai modus-modus penipuan tersebut,” ucapnya.
Dia menjelaskan, bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat selalu berbekal surat tugas resmi, dengan ditandatangani kepala perwakilan. Sementara kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP di pemerintahan daerah, merupakan implementasi atas kerjasama yang telah dijalin bersama seluruh pemerintah daerah.
Ditegaskan, bahwa Perwakilan BPKP Kalbar tidak pernah meminta atau menyuruh orang untuk meminta uang kepada pejabat daerah, guna kegiatan apapun yang diselenggarakan kantor ini.
Munculnya kasus-kasus seperti ini, sebenarnya tidak mengherankan, mengingat pentingnya peran Perwakilan BPKP di daerah dalam melakukan pengawasan. Ini juga menjadi tantangan bagi BPKP dalam turut menjaga negeri, demi menyejahterakan masyarakat. Dengan terus melakukan pengawasan, diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus tipikor yang merugikan negara dan masyarakat.
“Untuk Kalimantan Barat, saat ini relatif aman dari tindak pidana korupsi (tipikor). Sejauh ini masih sesuai dengan ketentuan. Ini akan terus kita jaga,” ucap Puji.
Terus menjaga komitmen integritas, membuat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mendapat predikat excellent atau terbaik di posisi nomor 5 pada tahun 2022 lalu.
Harapan terbaik juga disematkan masyarakat bagi salah satu lembaga penjaga negeri ini. Masyarakat menilai, bahwa Indonesia memang membutuhkan lembaga seperti BPKP.
“Kalau saya baca dari berita-berita di media, salah satu peran BPKP adalah untuk mencegah korupsi atau bentuk-bentuk lain dari penyelewengan anggaran, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan serta pengawasan. Bahkan juga turut membantu memberi masukan manajemen program kegiatan pemerintah daerah berbasis risiko. Saya mengapresiasi komitmen BPKP dalam menjaga reputasi dan integritas. Semoga terus begitu,” ucap Edi Nuryanto, konsultan pengawas infrastruktur jalan di pedalaman Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Rizky Pratama, arsitek perusahaan swasta ketika diminta pendapatnya soal BPKP malah balik bertanya. “BPKP dan BPK itu kan sama fungsinya, ya? Hanya nambah hurup K di ujungnya. Saya kira, itu tambahan kata Provinsi,” ucap Rizky sembari tertawa.
Dia mengaku, selama ini telah salah menerjemahkan BPKP dan BPK. Bahkan bapak tiga anak ini, langsung browsing google, mencari tahu lembaga BPKP serta fungsi dan tugasnya, kemudian membandingkan dengan BPK.
“Saya baru paham setelah membaca pemberitaan di media online. Dulu kan hanya BPK yang sering muncul di berbagai media,” kata Rizky.
Menurut dia, fungsi BPKP lebih banyak pada pencegahan terjadinya penyelewengan atau korupsi akibat kesalahan manajemen. Fungsi yang lebih luas lagi adalah, ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian hingga menjaga pergerakan laju inflasi.
“Ini sangat positif. Sebagai masyarakat, kami mendukung kinerja BPKP untuk menjaga negeri dari tangan-tangan kotor yang hendak merampok uang rakyat. Pengawasan dan pendampingan kinerja pemerintah, terutama menyangkut PSN (Proyek Strategis Nasional) memang perlu dilakukan, agar pemerintah tidak kecolongan,” katanya.
Dia berharap, kinerja BPKP tetap dalam komitmen integritas. Tidak mudah tergoda oleh tawaran-tawaran menyesatkan. “Semoga lembaga ini dapat menurunkan angka tipikor dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,”imbuhnya.
Menkeu Sri Mulyani juga menyebut, bahwa BPKP merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara. Kata Menkeu, BPKP memiliki tanggung jawab besar sejak awal berdiri, dan selalu diandalkan pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara.
Diakuinya, bahwa Kementerian Keuangan dan BPKP selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga keuangan negara. Selain itu, kolaborasi dan sinergi pengawasan tidak hanya terjalin di pusat, melainkan juga terjalin di daerah, sebab sepertiga APBN diporsikan untuk daerah.
Menurut Menkeu, tanggung jawab yang diemban oleh para pimpinan dan jajaran BPKP sangat besar. Lantaran tugas dan fungsi yang dijalankan merupakan pondasi penting, di mana pertanggungjawaban pelaksanaan instrumen keuangan negara, adalah sesuatu yang krusial bagi negara.
Sri Mulyani dalam akun Facebooknya dan dalam setiap kesempatan selalu berpesan agar terus menjaga negeri ini, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Pesan yang sangat luhur dan mengharukan bagi bangsa, yang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga integritas demi kemajuan negeri.
Selamat ulang tahun ke 41 BPKP. Bertumbuhlah semakin kuat dan menjadi kebanggaan Indonesia.**
Penulis/Editor : Sri Yuliantiningsih
Discussion about this post