Masih Rendahnya realisasi anggaran masih menjadi tantangan pemerintah daerah pada Triwulan I tahun 2024 ini. Guna mengoptimalkan peran APBD dalam perekonomian daerah, BPKP meminta pemerintah daerah merancang strategi baru.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap yang didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sigit Sulistyohadi sesaat setelah menghadiri Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Bulan Maret 2024 secara virtual Selasa, 2 April 2024, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat.
Diungkapkan oleh Rudy, bersama Inspektorat Daerah di Kalimantan Barat, BPKP telah melakukan pengawasan pada Triwulan I Tahun 2024 dengan cut off data per 29 Februari 2024.
“Kami menurunkan tim untuk turun ke lapangan melakukan reviu atas penyerapan anggaran, termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.
Sayangnya, jelas Rudy, dari anggaran belanja daerah senilai Rp 28.885.811. 013. 665, baru terealisasi sebesar 4,53 persen atau senilai Rp 1.308.331.445.229,00. Artinya, realisasi belanja daerah lebih rendah daripada yang diproyeksikan.
Tidak hanya itu, dari total anggaran pendapatan daerah senilai Rp 27.437. 096. 741.793,00, baru terealisasi sebesar 10,16 persen atau senilai Rp 2.788.819. 101.278,79.
Discussion about this post