Uni Eropa (EU) mengumumkan dukungan keuangan sebesar € 13 juta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk inisiatif baru bernama PROTECT, yang bertujuan memperkuat hak-hak pekerja migran perempuan, anak-anak dan kelompok berisiko di Kamboja, Indonesia, Malaysia dan Thailand.
Proyek PROTECT yang berdurasi tiga tahun ini akan mempromosikan pekerjaan yang layak dan mengurangi kerentanan mereka yang berisiko dengan menjamin hak-hak kerja, mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, perdagangan orang dan penyelundupan migran.
David Daly, Duta Besar untuk Uni Eropa untuk Thailand mengatakan, orang-orang di seluruh dunia dipaksa untuk meninggalkan rumah guna mencari kehidupan yang lebih baik. Sepanjang perjalanan saat transit dan di tujuan mereka, pekerja migran perempuan dan anak-anak dalam risiko yang lebih tinggi.
“Kami bangga untuk melanjutkan upaya mendukung para mitra PBB kami dalam proyek baru ini yang bertujuan mengatasi fenomena global di tingkat regional. Bersama dengan Thailand dan negara-negara mitra lainnya di kawasan, kami akan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak, memperkuat tata Kelola migrasi, menangani perdagangan orang dan penyelundupan migran serta mengembangkan jalur hukum bagi kebijakan migran yang berkelanjutan,” ujar David.
Terdapat 10,6 juta migran di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana hampir setengahnya adalah perempuan dan 1,3 juta adalah anak-anak. Migran, terutama mereka yang bekerja dengan upah rendah, menghadapi banyak tantangan termasuk eksploitasi kerja, perdagangan orang, kekerasan dan pelecehan.
Pekerja migran perempuan cenderung bekerja di sektor informal di mana mereka ditawarkan pekerjaan temporer dengan sedikit atau bahkan tidak mendapatkan perlindungan sosial sama sekali. Anak-anak yang menemani pekerja migran menghadapi risiko tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi dan perdagangan orang serta akses layanan perlindungan anak yang kurang memadai.
Proyek PROTECT akan dilaksanakan oleh empat badan PBB, yaitu Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), Kantor PBB untuk Narkoba dan Kriminal (UNODC), dan Dana Anak-anak PBB (UNICEF).
Lembaga-lembaga tersebut akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di empat negara Asia Tenggara untuk memperkuat undang-undang dan kebijakan, meningkatkan kapasitas dan mekanisme untuk lebih melindungi hak-hak kelompok sasaran dan meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan.
Discussion about this post