Romy mengaku, karena kurangnya wawasan OPD terhadap manajemen risiko, seringkali Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi terbebani dari pihak lainnya. Ini menyebabkan pihaknya menjadi salah satu inspektorat se-Kalbar yang masuk dalam daftar anggaran terendah, yang angkanya jauh dari mandatory budget spending.
Padahal, apabila aware dan dipahami betul pentingnya manajemen risiko, tidak akan terjadi hal demikian. Untuk itu, dirinya meminta BPKP untuk turun kembali mendampingi Inspektorat menyelenggarakan workshop guna menambah wawasan para pimpinan OPD tentang pentingnya manajemen risiko.
Melihat pentingnya mengelola risiko dalam mencegah kecurangan, Freddy Romy juga melihat perlunya peningkatan kompetensi APIP, terutama dalam hal audit investigatif, seperti yang telah dilaksanakan BPKP pada Juni 2023 lalu.
“Mohon dapat dibukakan kelas jauh di Kalimantan Barat, kami siap mengirimkan peserta,” pintanya.
Rudy mengharapkan, Kabupaten Bengkayang dapat meningkatkan awareness terhadap pentingnya manajemen risiko dalam menjalankan pemerintahan di daerah.
Dengan demikian, tata kelola yang baik dapat terwujud dan pencapaian tujuan daerah tidak terhambat. Selain itu, dirinya mengatakan, pelatihan yang diminta APIP harus segera disampaikan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.**
Discussion about this post