“Kami ingin, kualitas BLUD tidak sembarangan. Sebab, sudah ada pengalaman di Kalimantan Barat ini, beberapa rumah sakit yang sudah menjadi BLUD, malah kembali tidak seperti BLUD. Padahal, amanah undang-undang, RSUD itu harus menjadi BLUD,” ungkap Nuzulisa,
Rudy M. Harahap menyampaikan, perlu komitmen dari kepala daerah untuk memastikan terciptanya good governance BLUD. “Sebagai auditor Presiden, selain berfungsi sebagai pengawal kebijakan, BPKP juga memfasilitasi perbaikan governance, agar BLUD dapat meningkatkan kinerja,” katanya.
Guna membantu RSUD Pontianak Utara dalam pengelolaan keuangan, Rudy juga mengenalkan FORSA BLUD sebagai inovasi BPKP dalam membantu penatausahaan BLUD, khususnya pada sistem akuntansi.
“Aplikasi FORSA BLUD itu sendiri merupakan aplikasi berbasis web, yang menyediakan fitur pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan,” jelas Rudy, yang didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Daridin.
Rudy menyebut, sejauh ini, sudah lima RSUD di Kalimantan Barat yang menggunakan FORSA BLUD, yaitu RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara, RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang, RSUD Sekadau, RSUD Landak, dan RSUD dr. Rubini Kabupaten Mempawah.
Dirinya menyarankan, RSUD Pontianak Utara juga memanfaatkan FORSA BLUD yang dikembangkan oleh BPKP tersebut. “Silahkan ajukan surat kepada BPKP, selebihnya akan kami bimbing dengan gratis,” imbuhnya.**
Discussion about this post