Anggota DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar mempertanyakan pajak ekspor CPO daerah ini yang dinikmati oleh provinsi lain. Dia juga mempertanyakan pemanfaatan Pelabuhan Internasional Kijing yang dinilainya belum terlalu berdampak pada perekonomian Kalbar.
“Bagaimana ekspor komoditas kita, terutama CPO masih banyak tercatat di pelabuhan lain. Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah daerah, karena pajak daerah tidak kita dapatkan. Malah provinsi lain yang menikmati,” kata Zulfydar dalam acara talkshow Forum Jurnalis Ekonomi Khatulistiwa (Fojekha) bertajuk Sinergi Membangun Ekonomi Kalbar Pascapandemi di Hotel Maestro Pontianak, Jumat 3 Februari 2023.
Zulfydar yang hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut menyambut antusias pemaparan dari beberapa narasumber yang mengupas berbagai informasi perkembangan ekonomi Kalimantan Barat.
Ekonom Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman yang menjadi narasumber dalam seminar itu, sependapat dengan Zulfydar. Menurutnya, berdasarkan perkiraan, transaksi CPO yang keluar dari Kalbar berkisar antara Rp 150- Rp 200 triliun per tahun.
Terkait pemanfaatan Pelabuhan Internasional Kijing yang masih minim, Eddy menyebut, perlu banyak hal yang harus dipenuhi agar pelabuhan tersebut bisa optimal. “Misalnya kita lihat, jalan dari Pontianak ke Kijing yang kapasitasnya belum mampu untuk lalu lintas angkutan komoditas. Tahun ini rencananya memang akan dimulai pembangunan jalan tol di sana,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah proyek pembangunan industri manufaktur di kawasan Pelabuhan Kijing sedang dibangun atau direncanakan untuk dibangun. Hal tersebut penting bagi ekonomi Kalbar di masa depan.
Discussion about this post