LITERASI dan inklusi keuangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu fokus integral pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Penelitian The World Bank Group di lebih dari 60 negara termasuk Indonesia, menyebut, bahwa literasi dan inklusi keuangan diidentifikasi sebagai pendorong untuk mencapai 8 dari 17 target pembangunan berkelanjutan (SDGs), sehingga dinilai sebagai pendorong utama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Begitu pula hasil penelitian oleh LAHA pada 2015 juga menyatakan, bahwa setiap peningkatan 10 persen dari Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,16 persen. Artinya, memiliki pengaruh dalam meningkatkan tiga aspek utama pembangunan manusia, yakni tingkat harapan hidup, kualitas pendidikan dan standar hidup layak.
Menyadari pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pemerintah telah menuangkannya dalam Perpres No 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah diperbaharui kembali melalui Perpres No 114 tahun 2020.
Dalam Perpres tersebut, diatur mengenai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui lima pilar, yakni edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas inermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan sektor pemerintah dan perlindungan konsumen.
Dalam rapat terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif, menargetkan indeks inklusi keuangan sebesar 90 persen di tahun 2024, dan menetapkan bulan Oktober sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK) sebagai momentum kegiatan lierasi dan inklusi keuangan nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebu, OJK telah menerbitkan POJK No 76 tahun 2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi masyarakat.
“Melalui POJK tersebut, OJK dan seluruh lembaga jasa keuangan diberikan amanat dan kewajiban untuk melaksanakan beragam program literasi dan inklusi keuangan ke beragam sasaran prioritas,” tutur Maulana Yasin, Kepala OJK Kalimantan Barat dalam kegiatan BIK 2022 dan kampanye Gernas Bangga Buatan Indonesia di Wisma Indonesia, PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Senin 24 Oktober 2022.
Kegiatan BIK ini menyasar pada para pekerja migran Indonesia serta pelaku UMKM daerah perbatasan yang tergolong ke dalam masyarakat 3 T (Terluar, Terdepan dan Terpencil).
Discussion about this post