PASCA kenaikan harga BBM, pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk mengendalikan inflasi dengan program GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan). Di Provinsi Kalimantan Barat ada lima program untuk menekan laju inflasi. Pertama pemberian bantuan PSBI (Program Sosial Bank Indonesia), berupa bantuan bibit dan benih kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan pondok pesantren.
Ke dua, melakukan operasi pasar dan gelar pangan murah demi menjaga daya beli masyarakat. Ke tiga, melakukan penguatan kerjasama Pencanangan Komitmen KAD (Kerjasama Antar Daerah). Ke empat adalah pemberian alsintan dan saprotan guna mendukung produktivitas pertanian dan ke lima penguatan koordinasi, komunikasi dan edukasi.
“Kita perkuat KAD intra Kalimantan Barat dengan penandatangan komitmen TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) provinsi/kabupaten/kota, selanjutnya membahas komoditas yang potensial untuk dikerjasamakan,” jelas Agus Chusaini, Kepala Kpw BI (Kantor Perwakilan Bank Indonesia) Kalbar pada pada acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Kalimantan Barat, Senin 19 September di aula Keriang Bandong kantor BI Pontianak.
Agus berharap, lima program unggulan ini dapat mengakselerasi terbentuknya ketahanan pangan nasional dan daerah, sehingga dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi pangan di Kalbar.
BI mendata, inflasi Indeks Harga Konsumen secara nasional pada Agustus 2022 bergerak di angka 4,69 persen dengan kontribusi inflasi pangan sebesar 8,93 persen. Meski inflasi pangan di Agustus 2022 turun dari bulan sebelumnya, yang sebesar 10,47 persen, namun angka 8,93 persen ini masih terbilang tinggi.
“Tren ini masih berpotensi naik, mengingat adanya kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga pangan,” tutur Agus.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, bahwa gejolak inflasi hanya bisa ditekan melalui data yang akurat dengan pemetaan inflasi di setiap daerah. ” Pertama , data. Ke dua, koordinasi. Dengan koordinasi, kita bisa memprediksi dan mengantisipasi untuk menjaga inflasi,” tutur Sutarmidji.
Menurut Gubernur, inflasi akan terjadi jika semua pihak lengah dan membiarkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan persediaan di lapangan. Karenanya, dia
menekankan semua stakeholder agar bersama-sama menjaga berbagai komponen yang bisa meningkatkan angka inflasi di suatu daerah.
Discussion about this post