BPKP Selamatkan Anggaran di Kalbar Rp 4,675 Triliun

Pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan di seluruh daerah terus dilakukan. Dalam menjaga akuntabilitas itu, BPKP telah berkontribusi positif dalam menyelamatkan dan mengefisienkan anggaran keuangan negara/daerah di Kalimantan Barat (Kalbar) senilai Rp 4,657 triliun.

Hal tersebut terungkap ketika Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengukuhkan Rudy M. Harahap sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat di Kantor Gubernur, Selasa 30 Januari 2024. Rudy menggantikan Ayi Riyanto yang telah bertugas di Kalbar selama dua tahun. Selanjutnya Ayi mengemban tugas barunya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Rudy bertanggung jawab melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Pengawalan terhadap keberhasilan program-program pemerintah di daerah juga menjadi fokusnya. Terutama, dalam mengawal pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelolanya.

Pada pengukuhan tersebut, Harisson mengucapkan selamat kepada Rudy. Penunjukan ini, menurut Harisson, menjadi penegas komitmen BPKP sebagai trigger  tercapainya tujuan-tujuan nasional di Kalimantan Barat.

“BPKP merupakan lembaga non-kementerian yang senantiasa adaptif mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan strategisnya. Diharapkan juga, BPKP akan terus menyeimbangkan pengawalan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas pembangunan,” ujarnya.

Harisson mengharapkan, hadirnya Rudy menggantikan Ayi Riyanto dapat meneruskan kinerja BPKP dalam membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan tata kelolanya, seperti mengawal penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pj. Gubernur itu juga meminta BPKP yang dipimpin Rudy di Kalimantan Barat, terus bersinergi dan membimbing pemerintah daerah dalam perencanaan yang berbasis risiko dan berorientasi pada hasil.

Pengukuhan yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat tersebut juga dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, dan pejabat daerah lainnya, di antaranya jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Walikota dan Bupati se-Kalimantan Barat, para kepala instansi vertikal, dan undangan lainnya.