Pemerintah telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024, Senin 4 Desember 2023. Untuk tahun 2024, belanja APBN yang disalurkan pada lingkup Provinsi Kalimantan Barat, sebesar Rp10,38 triliun terdiri dari, Belanja Pegawai Rp 4,05 triliun, Belanja Barang Rp 4,18 triliun, Belanja Modal Rp 2,12 triliun, dan Belanja Bansos Rp 11,8 miliar.
Transfer ke Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 20,65 triliun yang disalurkan kepada 15 pemerintah daerah di Kalimantan Barat dengan rincian Dana Bagi Hasil Rp1,23 triliun, Dana Alokasi Umum Rp12,67 triliun, DAK Fisik Rp1,66 triliun, DAK Nonfisik Rp3,13 triliun, Hibah ke Daerah Rp1,72 miliar, Dana Desa Rp1,88 triliun, dan Insentif Fiskal sebesar Rp 76,12 miliar.
“Bagi pemerintah daerah, APBN Tahun 2024 menjadi salah satu instrumen yang sangat diharapkan dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan di daerah, utamanya melalui alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 20,65 triliun kepada 15 Pemda di Kalimantan Barat, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan,”kata Pj Gubernur Kalbar, dr Harisson pada penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 Lingkup Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Senin.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki, menyampaikan, APBN tahun 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi sesuai dengan tema yang akan dijalankan pemerintah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk : APBN sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi).
Selanjutnya APBN sebagai agen pembangunan (akselerator transformasi ekonomi) dengan berfokus pada human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. Kemudian APBN sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, melalui penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan.
Discussion about this post