“Ketika wisata ramah muslim berkembang, aktivitas UMKM juga akan ikut bergerak. Namun, hal itu harus diiringi peningkatan kapasitas produk dan sertifikasi halal agar mampu bersaing,” ujarnya.
Selain UMKM dan pariwisata ramah muslim, Fahmi menilai pengembangan ekonomi syariah membutuhkan ekosistem yang terintegrasi melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut mencakup lembaga keuangan syariah, akademisi, media, pemerintah, korporasi, hingga kalangan pengusaha. Pemerintah diharapkan berperan dalam memperkuat regulasi, sedangkan sektor swasta dapat mendukung pengembangan usaha dan akses pembiayaan.
Ia menegaskan MES bukan organisasi bisnis, melainkan wadah kolaborasi untuk mendorong kemaslahatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis prinsip syariah.
“Ini bukan organisasi bisnis, melainkan mandat kebaikan yang membutuhkan komitmen luar biasa dari kita semua,” katanya.
Fahmi berharap kepengurusan baru MES Kalbar dapat dibangun secara solid dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan keberlanjutan program.
Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, MES Kalbar menargetkan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat.**
Discussion about this post