Menurutnya, kegiatan ini dapat mendorong transformasi sektor jasa keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tata kelola yang baik untuk mencegah korupsi dan fraud di industri keuangan.
Ia berharap kolaborasi dan sinergi antara sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, sivitas akademika, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat governansi sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, OJK memaparkan strategi anti-kecurangan OJK yang mencakup empat pilar: Assess, Prevent, Detect, dan Respond. OJK tidak hanya menerapkan di internal OJK, yang dibuktikan dengan capaian SPI OJK 84,87 (kategori TERJAGA), tetapi juga mewajibkan seluruh LJK menerapkannya melalui POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti-Fraud.
OJK juga telah mengoptimalkan teknologi pengawasan (SupTech), seperti OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA) dan Sistem Informasi Pelaku Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) untuk mendeteksi anomali dan rekam jejak pelaku fraud secara dini.
Governansi Insight Forum menjadi langkah konkret OJK, Pemda, KPK, dan BPKP untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun ekosistem Sektor Jasa Keuangan yang kredibel dan terpercaya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan SJK di Sumatera Barat dari risiko fraud dan korupsi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan. **
Discussion about this post