Kanwil DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kemenkeu Kalimantan Barat mengungkapkan, bahwa kinerja APBN di Kalimantan Barat tetap ekspansif, terarah, dan terukur guna menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat.
“Belanja APBN di Kalimantan Barat telah berkontribusi nyata terhadap sektor-sektor strategis di Kalbar, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan keagamaan dan kesehatan, serta pendidikan melalui penyaluran dana BOS kepada lebih dari 14 ribu siswa lintas jenjang,” jelas Gunawan Setiono, Kepala Seksi PPA II B Kanwil DJPb Kalbar dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang digelar secara daring, Rabu 25 Juni 2025.
Dalam konferensi pers ini dipaparkan berbagai informasi pelaksanaan APBN serta kondisi perekonomian regional Kalimantan Barat dengan moderator Rizky Febriawan Ariyanto, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran BDK Pontianak, dihadiri Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Kalbar, Ahmad Khoiruddin, Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data Kanwil DJBC Kalbar, Kadri Ansyari dan Kepala Seksi Bimbingan Lelang 1, Rocky Rovelino Nainggolan.
Gunawan mengungkapkan, hingga Mei 2025, realisasi pendapatan negara di Kalbar telah mencapai Rp 4.649,65 miliar atau 37,52 persen dari target. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 4.111,59 miliar (35,74 persen) dan PNBP sebesar Rp 538,06 miliar (60,49 persen).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp10.833,92 miliar atau 34,35 persen dari total pagu yang mencerminkan dukungan APBN terhadap program prioritas daerah.
Rincian belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.634,79 miliar (27,68 persen) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 8.199,13 miliar (37,23 persen).
“Di tengah kondisi global yang dinamis, inflasi di Kalimantan Barat menunjukkan kondisi stabil di angka 0,59 persen (yoy) dan menjadi salah satu yang terendah di Indonesia,” ujarnya.
Discussion about this post