UPAYA mewujudkan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel terus dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salah satunya dengan menguatkan sinergi dan kolaborasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memperkuat pengawasan keuangan daerah secara komprehensif.
Hal itu terungkap ketika Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat pada Senin, 24 Maret 2025.
Dalam kunjungan yang disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Sri Haryati tersebut, Rudy mengungkapkan, peningkatan sinergi dan kolaborasi antara kedua lembaga sangat diperlukan.
Hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Model kerja sama BPK dan BPKP ini sudah semakin jelas. Di satu sisi, pemeriksaan ex-post (setelah kejadian) dilakukan oleh BPK, sedangkan BPKP melakukan pengawasan ex-ante (sebelum kejadian),” jelas Rudy.
Sinergi BPK maupun BPKP juga semakin baik. Apalagi, dengan adanya keterpengaruhan kerja satu sama lain.
Dicontohkan oleh Rudy, dalam konteks kedaerahan, pengukuran sistem pengendalian intern oleh BPKP banyak dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan tata kelola keuangan oleh BPK serta isu-isu yang diangkat.
Discussion about this post