Implementasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Kalimantan Barat, yang mana mengamanatkan adanya orkestrasi gerakan literasi dan inklusi keuangan nasional di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Peningkatan sinergi dan aliansi strategis dengan stakeholders terkait lainnya, diantaranya dengan Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, Perkumpulan Wanita Islam (PWI) Kalimantan Barat, Fatayat Nadhlatul Ulama Kalimantan Barat, dan dengan Pokdarwis Benua Melayu Laut dan Gapoktan di Kelurahan Nyarumkop Singkawang Timur dalam rangka implementasi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Wilayah Pedesaan.
Dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan berbasis syariah, OJK telah melaksanakan 36 kegiatan yang diikuti oleh 7.745 peserta di 12 Kabupaten/Kota, dengan beberapa highlight kegiatan yaitu: implementasi rangkaian kegiatan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Darul Fikri, Kubu Raya, dan kegiatan bersama KDEKS Kalimantan Barat melalui literasi program pembiayaan, kampanye waspada aktivitas keuangan ilegal dan sertifikasi halal kepada 1.000 pelaku UMKM di Kalimantan Barat.
Di sisi perlindungan konsumen, OJK mencatat terdapat 204 pengaduan konsumen yang disampaikan secara tertulis ke OJK Kalimantan Barat dengan pengaduan terbanyak pada sektor Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, atau yang umum dikenal dengan Financial Technology sebanyak 98 pengaduan (48,03 persen), disusul sektor Perbankan sebanyak 58 pengaduan (28,43 persen), dan sektor Perusahaan Pembiayaan Konvensional sebanyak 41 pengaduan (20,09 persen), dan sisanya sebanyak 7 pengaduan pada sektor jasa keuangan lainnya.
Berdasarkan jenis permasalahan, permasalahan Perilaku Petugas Penagihan merupakan yang terbanyak diadukan sebanyak 88 pengaduan (43,13 persen) yang sebagian besar di sektor Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, disusul permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan sebanyak 19 pengaduan (9,31 persen) dan selanjutnya permasalahan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman sebanyak 16 pengaduan (7,84 persen).
Dalam rangka pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Barat, OJK Kalimantan Barat melaksanakan 26 kegiatan pencegahan melalui kegiatan literasi keuangan dan kampanye waspada aktivitas keuangan ilegal kepada 8.935 peserta, dan 2 kali rapat koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat.
Selanjutnya, untuk layanan pemberian Informasi Debitur (iDeb) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, sepanjang tahun 2024 telah diberikan 8.927 layanan, terdiri dari 5.228 permintaan online, dan 3.699 secara walk in ke Kantor OJK Kalimantan Barat. Jumlah ini meningkat 61,31 persen yoy dibanding tahun 2023, yang tercatat sebanyak 5.534 layanan.
“Keseluruhan upaya ini menunjukkan komitmen OJK Kalimantan Barat, untuk terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kalimantan Barat, sekaligus melindungi hak-hak konsumen demi menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota berkomitmen mempercepat akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hingga tahun 2024, terdapat 15 TPAKD yang aktif dengan delapan tema program kerja dan 18 program inklusi keuangan.
Program-program ini mencakup pemberdayaan UMKM, perluasan akses keuangan, digitalisasi UMKM, proteksi usaha pertanian dan peternakan, literasi investasi, serta program jaminan sosial. Dengan penyesuaian program di tiap daerah, berbagai inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan secara merata di seluruh Kalimantan Barat.
Dari segi capaian, TPAKD Kalimantan Barat mencatat realisasi keseluruhan sebesar 116,13 persen, dengan beberapa indikator melebihi target. Pilar literasi keuangan mencapai 200 persen dari target, sementara optimalisasi produk dan layanan mencatat realisasi 90,80 persen. Infrastruktur akses keuangan melebihi target dengan capaian 108,94 persen, dan asistensi pendampingan mencapai 100 persen.
Kabupaten/Kota juga menunjukkan performa yang baik dengan capaian agregat rata-rata 126,9 persen. Faktor pendorongnya termasuk koordinasi aktif, asistensi OJK, serta atmosfer kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan, yang menciptakan sinergi lebih efektif dan efisien.
Beberapa pencapaian utama tahun 2024 meliputi penghargaan KEJAR Award bagi Kalimantan Barat, perluasan titik akses keuangan ke 83,63 persen desa/kelurahan, serta peningkatan cakupan Jaminan Sosial Kesehatan dari 88,25 persen menjadi 91,81 persen. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga mengalami pertumbuhan signifikan dengan kenaikan jumlah peserta sebesar 24,87 persen.
“OJK Kalimantan Barat terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, memberikan asistensi, inisiasi program, serta monitoring dan evaluasi guna memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut, kata Rochma.**
Discussion about this post