Rudy menyampaikan, di awal tahun 2025 ini, lima sektor akan menjadi fokus evaluasi rencana dan anggaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan ketahanan pangan.
Ia menegaskan, evaluasi tahun 2025 tersebut juga akan menguji rencana dan anggaran pemerintah daerah terkait Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam mencapai delapan Quick Win.
Quick Win tersebut adalah, pertama, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kedua, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan membangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.
Keenam, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Ketujuh, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara. Kedelapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.
Rapat tersebut dihadiri Inspektur Provinsi Kalimantan Barat dan para Kepala OPD, seperti Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala Dinas Kepala Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hadir juga pejabat yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.**
Discussion about this post