Penguatan kualitas data geospasial menjadi core dari perbaikan tata kelola berbagai program yang dimiliki pemerintah daerah, seperti program pada bidang kesehatan. Melalui pendataan geospasial, pemerintah daerah dapat membantu masyarakat mendapatkan layanan dan penanganan yang tepat, cepat, dan akurat.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 16 Januari 2024. Kehadiran Muda diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap yang mengapresiasi pemerintahan Kubu Raya yang melakukan penguatan tata kelola geospasial.
“Berawal dari imajinasi menjemput bola atau mengejar-ngejar orang. Apa yang terjadi di masyarakat harus dapat kita potret. Potretnya tidak hanya menunggu sampai kejadian,” ungkap Bupati yang menghantarkan Kabupaten Kubu Rata meraih penghargaan Bhumandala Kanaka dari Badan Informasi Geospasial (BIG) itu.
Muda menjelaskan, data geospasial by name by adress diperlukan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya, dalam tracking terhadap riwayat penyakit masyarakat.
“Jadi, tindakan kita jangan hanya menunggu siapa saja yang datang untuk dilayani, itu kan cara kerja yang tidak terukur. Kalau kita tahu dari data awal kan, paling tidak, termonitor siapa saja yang sakit jantung, siapa saja yang sakit stroke,segala macam akan tercatat dan dapat memberikan pelayanan yang sesuai,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pemanfaatan geospasial juga mengantarkan Muda meningkatkan angka penurunan stunting di wilayahnya. Dengan memperkuat kebijakan pada Dinas Kesehatan, pendataan dimulai dengan menerjunkan berbagai tim untuk mencatat by name by adress dan dimasukan ke dalam big data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tersebut.
“Melalui pendataan data geospasial, penanganan stunting bisa lebih ter-record. Sehingga tindak lanjut yang ditempuh sesuai. Misalnya, tahun 2019 itu saya belikan 21 Puskesmas USG portabel yang digunakan untuk mendeteksi awal. Sekaligus dapat juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat terkait ibu-ibu hamil yang rentan terkena stunting,” ujar Bupati Muda yang kala itu didampingi Inspektur Kubu Raya H.Y Hardito.
Menanggapi isu green economy yang sedang marak, Bupati Muda Mahendrawan melihatnya sebagai konsep berkelanjutan (sustainable). Berkelanjutan yang dimaksud akan kembali pada kearifan peradaban awal masyarakat.
“Kalau dia di kawasan pesisir, dia jadi nelayan, mungkin ada pergeseran mau mengubah tata cara kelolanya menjadi budidaya. Itu kan jadi berkelanjutan,” ujar Muda.
Ditambahkannya, penyebab utama rakyat miskin itu kebanyakan, di atas 50 persen, itu karena sakit. Kalau masalah kerja, sepanjang kebijakan yang dikeluarkan mampu menggerakan peradaban, tata kelolanya sudah bisa memberikan akses,beban sakit masyarakat dapat diurus secara berkelanjutan oleh pemerintah,
Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap mengapresiasi tata kelola yang berjalan di Kabupaten Kubu Raya, terutama terkait inovasi yang diterapkan dalam mengelola pemerintahannya.
Discussion about this post