Anggini menyampaikan, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan agenda Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan pada 20 Agustus 2023 di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
Selanjutnya ada beberapa pencapaian dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan hingga Desember 2023, di antaranya untuk ketersediaan pasokan sebanyak 20 ribu bibit dan benih cabe rawit, hortikultura, ayam dan ikan didistribusikan secara bertahap kepada Tim Penggerak PKK se Kalimantan Barat, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Pondok Pesantren.
Kemudian pemberian bantuan Alsintan dan Saprotan kepada Kelompok Tani Padi dan hortikultura, berupa Supporting Rice Milling Unit (RMU) yaitu Lantai Jemur UV, Cultivator, Pompa Air, Roda 3, dan dan peralatan lainnya.
Bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, dan Bulog, BI Kalbar juga telah melakukan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 81 kali. “Pada GPM lalu, kami fasilitasi ongkos angkut, bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bulog dan pihak terkait, yang berdampak pada penurunan harga jual hingga 20 persen di bawah harga pasar untuk komoditas beras, daging sapi, ayam, daging olahan, minyak, gula dan lainnya,” jelas Anggini.
Selain itu, BI juga telah menandatangani kerjasama antar daerah (KAD) Singbebaswah pada Juni 2023, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KAD. Kata Anggini, KAD ini bertujuan untuk mendorong pengendalian harga dan ketersediaan pasokan di empat daerah, yaitu Singkawang, Bengkayang, Sambas dan Mempawah untuk komoditas beras, jagung, telur ayam dan lainnya.
“Kami juga akan terus mendorong upaya peningkatan dan perluasan komunikasi serta edukasi kepada masyarakat terkait pengendalian inflasi yang dapat dimulai dari skala rumah tangga, seperti belanja bijak, diversifikasi bahan pangan dan lainnya,” tutur Anggini.**
Discussion about this post