Sementara pergerakan inflasi di bulan Juli 2023, Kalbar mencatat angka sebesar 0,07 persen (mtm) atau secara tahunan berada di lebel 4,04 persen, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 4,10 persen (mtm), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional, yang tercatat sebesar 3,08 persen.
Secara tahunan, inflasi kelompok harga diatur pemerintah yang diwakili oleh Kelompok Transportasi, masih berada di level 13,91 persen. Ini tidak hanya akibat scarring effect kenaikan harga BBM di September 2022 lalu, namun juga akibat demand angkutan udara yang meningkat, terutama pada periode high season.
“Dari sisi PDRB, sangat positif, namun dari aspek inflasi kita perlu mendorong sisi supply, yaitu maskapai khususnya low cost carrier, Â agar dapat menahan kenaikan harga di periode HBKN dan libur sekolah. Ini menjadi penting, mengingat di periode Januari – Juli, baik di tahun 2023 maupun 2022, AU sangat sering menjadi top five penyumbang inflasi Kalbar,” kata Anggini.
Selanjutnya, BI Kalbar bersinergi dengan TPID terus mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) antara lain operasi pasar, KAD, subsidi ongkos angkut, gerakan menanam di pekarangan, penguatan digitalisasi data terkait pengendalian inflasi, pemberian bantuan berupa alsintan dan saprotan, dan upaya koordinasi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder terkait.
Anggini menyatakan, perkembangan transaksi digital di Kalbar terus menunjukkan kinerja yang baik. Dari sisi jumlah pengguna, merchant, dan volume transaksi QRIS terus menunjukan pertumbuhan positif.
Perkembangan transaksi digital di Kalbar juga berada di atas rata-rata pertumbuhan dengan provinsi lain di Kalimantan. Berdasarkan data per Juli 2023, implementasi QRIS di Kalimantan Barat telah mencapai 276.692 merchants.
” KPwBI Kalbar senantiasa melaksanakan perluasan elektronifikasi transaksi dan kolaborasi dengan stakeholders, sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan dan menekan angka unbankable. Belum lama ini, BI Kalbar melakukan sosialisasi Keuangan Digital bersama BAKTI Kominfo dan Sosialisasi Elektronifikasi Bansos,” ujar Anggini.
Kapuas Economic Forum yang dipandu oleh Dr Wendy M Sc, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak menghadirkan narasumber Dr. Nur Zaimah binti Ubaidillah, Senior Lecturer at Faculty of Economics and Business, Universiti Malaysia Sarawak yang memaparkan mengenai UMKM dan perkembangan QR Cross border di Malaysia.
Narasumber berikutnya, Prof. Dr. Jamaliah, S.E., M.Si, Ketua ISEI Pontianak memaparkan kendala dan strategi akselerasi sektor pariwisata Kalbar. Narsum Mirza dari Bank Indonesia Institute memaparkan peran QR Code pembayaran dalam meningkatkan perekonomian Kalbar dan Marsiana Rika Prihastari, S.IP., M.A.P, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kalbar memaparkan key drivers pengembangan pariwisata Kalbar serta roadmap pengembangan pariwisata ke depan. **
Discussion about this post