Untuk itu, Kukuh berkata, bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR dan UMi di Wilayah Kalimantan Barat, serta mendorong pemerintah daerah berkolaborasi dengan perbankan, agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah.
Hingga 31 Mei 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp 1,36 triliun untuk 19.907 debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar ada di Kabupaten Kubu Raya, dengan total penyaluran Rp 202,11 miliar diikuti oleh Kota Pontianak sebesar Rp177,37 miliar.
Sementara, jumlah penyaluran pembiayaan UMi mencapai 3.136 debitur, dengan total penyaluran sebesar Rp 14,53 miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak, yaitu 632 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 2,79 miliar, diikuti oleh Kabupaten Ketapang sebesar Rp 2,09 miliar.
“Hanya Kabupaten Melawi yang belum melakukan penyaluran pembiayaan hingga akhir Mei 2023,” kata Kukuh.
Di tengah ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global, APBN terus menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, dengan tetap mewaspadai perkembangan risiko dan kondisi ekonomi global, serta potensi moderasi penerimaan sebagai dampak menurunnya harga komoditas global.
“Kondisi yang ada saat ini harus kita jaga dan tingkatkan, agar kita mampu untuk terus melindungi perekonomian nasional,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Kukuh juga memaparkan kinerja APBN yang hingga Mei 2023 yang disebutnya masih terjaga positif.
“Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bahwa APBN surplus sebesar Rp 204,3 triliun atau 0,97 persen dari PDB, dengan keseimbangan primer, yang juga mengalami surplus sebesar Rp 390,5 triliun,” ungkapnya.
Kukuh menyampaikan, dalam 5 bulan di awal tahun 2023, hampir separuh target pendapatan negara telah tercapai (49,1 persen) dan 32,8 persen total belanja negara telah dibelanjakan. Meski pertumbuhan ekonomi global masih belum pasti sebagaimana prediksi IMF (2,8 persen), Bank Dunia (2,1 persen), dan OECD (2,7 persen), APBN terus bekerja untuk memulihkan dan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia.
Optimisme kinerja APBN tersebut, didukung dengan kondisi perekonomian regional yang solid, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Ekonomi Kalimantan Barat pada kuarta I-2023 tumbuh 4,65 persen (yoy). Berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 66.350,99 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 37.788,38 miliar.
Sementara itu, ekonomi Kalimantan Barat kuartal I-2023 terhadap kuartal IV-2022, mengalami kontraksi sebesar 0,59 persen (qtq). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam, yaitu sebesar 13,63 persen. **
Pewarta/Editor: Yuli.S
Discussion about this post