Pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan bergerak di angka 5,79 persen secara tahunan (yoy). Kalimantan Barat (Kalbar) berada di urutan ke tiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sumber pertumbuhan Kalbar sebesar 0,72 persen dari 5,79 persen atau sebesar 12,43 persen dari total pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan, yang didominasi oleh industri, pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Regional Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki, mengungkapkan, bahwa kinerja APBN Regional Kalbar hingga Mei masih terjaga positif. “Secara umum, kinerja APBN Regional Kalbar hingga 31 Mei 2023 terjaga dengan baik. Realisasi belanja pemerintah meningkat, seiring dengan meningkatkan aktivitas operasional kegiatan pemerintahan dan pembangunan,” jelas Kukuh ketika menggelar konferensi pers APBN Kalbar edisi bulan Juni 2023, di Kanwil DJPb Kalbar, Rabu 5 Juli 2023.
Kukuh Sumardono Basuki yang didampingi Direktur Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Arif Wibawa mengungkapkan, hingga 31 Mei 2023, realisasi pendapatan Regional Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp 4.791,52 miliar atau sebesar 39,66 persen dari target yang ditetapkan dan masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh.
Sedangkan, dari sisi belanja Regional Kalbar, realisasi hingga 31 Mei 2023 sebesar Rp10.660,98 miliar atau 35,09 persen dari total pagu anggaran. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp 3.591,24 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 7.069,74 miliar.
“Seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan pada TKDD, terdapat turunnya realisasi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID),” ucapnya.
Secara umum, beberapa hambatan realisasi belanja pada kuartal I-2023 di antaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional, yang belum terlaksana fisiknya, lantaran cuaca dan kelangkaan BBM, sehingga terjadi hambatan distribusi material, selain beberapa material juga masih menunggu kiriman.
Menurut Kukuh, tantangan pelaksanaan APBN awal tahun juga terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terkait persyaratan Kemenperin, yaitu syarat TKDN 25 persen untuk pengadaan, sehingga satker perlu menyesuaikan pengadaan yang akan dilakukan, sedangkan beberapa barang tidak memiliki kualitas sesuai dengan pagu yang dianggarkan.
Kinerja APBD (konsolidasi) Kalbar hingga Mei 2023 dengan target pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 25.988,89 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp 26.905,36 miliar. “Ada defisit sebesar Rp 916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp 899,45 miliar dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp 17,02 miliar,” kata Kukuh.
Hingga 31 Mei 2023, realisasi pendapatan daerah (konsolidasi) Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp 8.089,76 miliar, masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 73,71 persen dari total pendapatan. Ini menunjukkan, bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada APBD (konsolidasi) Kalbar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar hingga Mei 2023 yang terealisasi sebesar Rp 2.119,80 miliar atau 26,20 persen dari total pendapatan daerah. Pada sisi belanja, realisasi hingga 31 Mei 2023 sebesar Rp 6.128,10 miliar atau baru di kisaran 22,78 persen.
“Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp 1.961,65 miliar. Diperlukan perhatian khusus dari Pemda untuk mempercepat realisasi belanja daerah, karena sudah memasuki kuartal II -2023 dan realisasi masih di bawah 30 persen,” imbuh Kukuh.
Di sektor UMKM (usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai penggerak perekonomian, Pemerintah memberikan dukungan melalui pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMi (Ultra Mikro) dengan subsidi bunga, yang diharapkan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di daerah tertentu, namun hingga pelosok negeri sekalipun.
Discussion about this post