“Ini menggambarkan karakteristik masyarakat di Kalimantan Barat, yang membutuhkan tidak sekadar iDeb SLIK, namun juga kebutuhan akan edukasi dan konsultasi langsung, dalam rangka memelihara riwayat kolektibilitas keuangan dari fasilitas kredit/pembiayaan yang sudah, sedang maupun akan digunakan,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan mencapai target Pemerintah untuk indeks inklusi keuangan sebesar 90 persen di 2024, sepanjang tahun 2023 Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat hingga bulan Mei, telah merealisasikan 16 kegiatan offline, terdiri dari 11 kegiatan edukasi keuangan melalui kegiatan edusos dan business matching dan 5 kegiatan pengembangan infrastruktur SDM melalui kegiatan Training of Facilitator, dengan peserta mencapai 5.000 orang, terdiri dari kelompok pelaku UMKM, pelajar/mahasiswa, karyawan, pekerja informal, perempuan, dan masyarakat umum serta pengunjung event pameran.
Sedangkan dalam upaya percepatan akses keuangan daerah melalui wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Maulana menyampaikan, bahwa Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat secara aktif mendukung upaya pembentukan, penguatan kelembagaan dan pelaksanaan program kerja TPAKD.
Bersama TPAKD Provinsi Kalimantan Barat, telah terbentuk TPAKD di seluruh 14 Kabupaten/Kota, 8 di antaranya dikukuhkan secara serentak pada 14 November 2022.
“Guna meningkatkan awareness dan peranan serta kontribusi pengurus dan anggota, hingga bulan Mei 2023, Kantor OJK Kalbar telah melaksanakan 9 kegiatan asistensi dan pendampingan,” ucap Maulana.
Untuk memastikan TPAKD di daerah ini memiliki program kerja yang mendukung program kerja tematik dan program nasional Pemerintah, memperkuat sektor ekonomi prioritas dan unggulan, serta mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan akses jasa keuangan di Kalimantan Barat, Kantor OJK Kalbar bersama 15 TPAKD se-Kalimantan Barat telah menetapkan 6 tema program kerja TPAKD tahun 2023, yakni Pemberdayaan UMKM Menuju Berdaya Saing Nasional & Global, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Perluasan Titik Akses Keuangan (Delivery Chanel), Digitalisasi UMKM, Optimalisasi Program Proteksi Usaha Pertanian dan Peternakan dan Ayo Cerdas Berinvestasi, dengan total 13 program kerja.
“Beberapa implementasi program kerja yang menjadi highlight yakni Grand Launching Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 75.489 pekerja rentan dan pekerja keagamaan se-Kalimantan Barat pada 16 Mei 2023, kerja sama Pemprov Kalbar dengan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Maulana.**
Discussion about this post