Dia mengungkapkan, dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terealisasi sebesar Rp 1.490,79 miliar atau 29,28 persen dari total pendapatan daerah. Realisasi ini disumbang oleh pajak daerah sebesar Rp1.161,49 miliar, retribusi daerah Rp 28,36 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp103,11 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp197,83 miliar.
Untuk realisasi tren belanja APBN menurut Kukuh, terjaga positif. Hingga 30 April 2023, belanja APBN Kalbar tercapai sebesar Rp 8.775,88 miliar atau sebesar 29,05 persen dari total pagu anggaran.
Realisasi belanja ini, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp 2.670,07 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 6.105,81 miliar.
“Serapan belanja yang meningkat dibanding tahun 2022, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi Kalimantan Barat,” imbuhnya.
Sedangkan, dari sisi belanja daerah hingga akhir April 2023, realisasinya baru mencapai 15,11 persen atau sebesar Rp 4.066,06 miliar dengan pos realisasi tertinggi ada pada belanja operasi sebesar Rp 3.554,25 miliar atau 19,83 persen, disusul dengan belanja transfer sebesar Rp 245,85 miliar atau 5,87 persen, belanja modal Rp 262,87 miliar atau 5,63 persen, dan belanja tidak terduga Rp 3,10 miliar atau 2,58 persen.
Kata Kukuh, diperlukan perhatian khusus dari Pemda untuk mendorong realisasi belanja pada APBD Kalbar, karena hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan daya beli masyarakat. **
Pewarta/Editor : Yuli.S
Discussion about this post