PLN membutuhkan investasi yang besar untuk bisa menjalankan program transisi energi ini. Untuk itu, melalui inisiasi dari negara G20 terbentuklah JETP Secretary yang berada di bawah Kementerian ESDM. Melalui gugus tugas JETP ini, baik pemerintah Indonesia, PLN dan juga negara G20, khususnya Jepang akan memetakan proyek dan kebutuhan investasi dalam pengurangan emisi karbon.
“Kami akan menyelesaikan rencana investasi yang sangat komprehensif pada Agustus tahun ini. Kami dan PLN akan mengidentifikasikan proyek potensial untuk transisi energi ini,” ujar Gigih.
Gigih juga menilai, dalam memilih pembiayaan nantinya lewat mekanisme JETP dan Energy Transition Mechanism (ETM) pemerintah dan juga PLN akan mengutamakan pembiayaan yang murah. Dukungan pihak global dalam menyediakan pembiayaan yang murah ataupun memperluas porsi hibah menjadi jalan tengah dalam menyukseskan agenda transisi energi ini.
“Tentu saja dengan pengembalian investasi yang menjanjikan dan juga keterjangkauan biaya yang membutuhkan dukungan nyata dari pihak global,” tegas Gigih.
Deputy Commissioner for International Affairs, Ministry of Economy, Trade and Industry Jepang, Izuru Kobayashi pun tak menampik tantangan besar Indonesia dan PLN dalam menjalankan proyek transisi energi ini. Kobayashi mengajak seluruh pihak untuk bisa mendukung transisi energi di Indonesia.
“Langkah awal yang dilakukan Jepang dalam membantu Indonesia dalam menyelesaikan proyek transisi energi diharapkan bisa diikuti oleh langkah pihak lain sebagai upaya bersama mencapai target NZE,” tegas Kobayashi.**
Discussion about this post