PRESIDEN Jokowi menegaskan, tidak akan menoleransi jajarannya yang masih mengedepankan ego sektoral ataupun ego lembaga, karena merugikan negara dan masyarakat.
“Saya ingatkan lagi, saya tidak bisa menolerir terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Itu sudah stop. Cukup,” tegas Presiden Jokowi saat membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara secara virtual, Kamis 9 Juni 2022.
Presiden Jokowi memberikan peringatan tersebut karena ego sektoral yang mengendap di birokrasi pemerintahan, telah menghambat pembangunan. Ia mencontohkan ego sektoral antara lembaga yang menjadi batu sandungan pemberian sertifikat hak milik tanah untuk rakyat, dan juga ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda hingga puluhan tahun.
Kata Jokowi, ada beberapa kasus masyarakat yang hidup di pulau kecil kesulitan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang ditempati.
“Seperti tadi bisa kita lihat Suku Bajo hidup di atas air, diberikan hak milik, diberikan. Ternyata ribut-nya itu antara kementerian. ‘Tidak bisa pak ini diberi, karena ini haknya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak bisa diberikan’. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga begitu, ‘tidak bisa pak ini kawasan hutan lindung, ada koral, terumbu karang,” ungkap Jokowi.
Menurur Presiden, persoalan tersebut memperlihatkan ego sektoral di masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk juga di pemerintah daerah. Jika ego sektoral tetap dipertahankan, maka tidak akan ditemukan solusi bersama untuk kepentingan masyarakat.
“Tidak bekerja secara terintegrasi. Jalan sendiri-sendiri. Egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan tidak akan rampung persoalan negara ini, bangsa ini. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan tapi tidak bisa dilaksanakan, hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita,” ujar Jokowi.
Discussion about this post